Dengan memakai baju adat yang berbeda-beda di banyak kesempatan, Jokowi melakukan politik pengakuan atas ragam budaya Indonesia.
tirto.id - Pakaian Presiden Joko Widodo kembali menarik perhatian.
“Bapak Presiden pakai pakaian adat Bugis, ini karaeng [bangsawan/raja] paling ganteng se-Indonesia,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sambutannya. “Orang berpakaian Jawa yang jalannya paling cepat Pak JK ini,” tambahnya.
Zulkifli berguyon tentang pakaian yang dipakai Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dua orang yang diguyoni membalas senyum. Hadirin lain juga menyambut kelakar Zulkifli dengan riuh tawa.
Ini memang kali pertama Jokowi hadir dalam Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD dengan pakaian adat. Uniknya, ia dan sang wakil seperti bertukar karakter. Jokowi yang keturunan Jawa memakai pakaian adat Bugis, sementara JK yang keturunan Bugis memakai blangkon lengkap dengan baju adat Jawa.
Pasangan mereka juga mengimbangi. Ibu Negara Iriana Jokowi memakai baju adat Bali, sementara Ibu Mufidah Kalla memakai kebaya dan batik Jawa. Kedua pasangan ini tampil mencolok dibanding hadirin lainnya.
Dalam buku The Politics of Dress in Asia and The America’s, pakaian pemimpin negara dalam perkembangannya berubah menjadi simbol, identitas, dan pernyataan politiknya. Baik secara disadari ataupun tidak, para tokoh-tokoh politik seringkali menggunakan pakaiannya sebagai sarana kampanye dan pernyataan politik. Politik pakaian ini berjalan sesuai dengan sejarah budaya yang terjadi di negara bersangkutan.
Dalam kasus Jokowi, ada politik multikulturalisme yang ingin disampaikannya. Gagasan multikulturalisme dalam wacana politik kontemporer, seperti dipacak pada Stanford Encyclopedia of Philosophy, "adalah cara memahami dan merespons tantangan-tantangan yang terkait keragaman budaya dan agama."
Laman ensiklopedia tersebut menerangkan bahwa multikulturalisme mendukung anggota kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas kolektif dan praktik khas mereka, alih-alih melebur atau berasimilasi ke dalam budaya dominan. Pandangan ini mengena dengan karakter Indonesia yang terdiri dari beragam suku-bangsa dan kebudayaan.
Apalagi, di masa Orde Baru, Indonesia kerap disebut-sebut Jawasentris atau menjadikan Jawa sebagai pusat. Dengan pakaian ala Bugisnya, Jokowi melakukan politik pengakuan; ia sedang menyatakan bahwa Indonesia bukanlah semata Jawa atau bukan sekadar (ibukota) Jakarta.
Selain melakukan politik pengakuan lewat pakaian, Jokowi juga menyebut beberapa daerah dan bahasanya. Dalam pidatonya, ia menyapa pemirsanya dengan menyebut 4 titik paling pinggir di barat, timur, utara, dan selatan Indonesia: "Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote."
Sadariah dari Betawi Jadi Favorit
Di antara Presiden Indonesia lainnya, Jokowi memang dikenal sebagai yang paling sering memakai pakaian adat di depan umum. Setidaknya, tahun ini saja,
Tirto mencatat ia telah tujuh kali memakai macam-macam pakaian adat dalam sejumlah acara besar. Salah satu yang masih hangat dikenang kening, Februari lalu,
Jokowi pergi ke Maluku dan memakai pakaian adat sana. Dalam kesempatan itu, ia dianugerahi gelar kehormatan Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku.
Sayangnya, tak semua orang menangkap pesan multikulturalisme yang dilempar Jokowi dalam tiap kesempatan. Fotonya yang lengkap berpakaian adat Maluku diolok-olok seorang netizen, ia dikatai seperti Raja Kodok. Insiden serupa juga terjadi Agustus tahun lalu, ketika Jokowi mengunjungi Festival Danau Toba lengkap mengenakan pakaian adat Batak. Hiasan kepala Jokowi dikatai seperti wig.
Namun, olok-olokan begitu tampaknya tak berpengaruh pada kebiasaan Jokowi berpakaian adat. Kebiasaan tersebut sudah terlacak sejak 2014 lalu. Desember tahun itu, ia sempat menyambangi Tidung, Kalimantan Utara, dan mengenakan pakaian adat ulun khas Tana Tidung.
Tak hanya ketika mengunjungi daerah, pakaian adat juga sering dipakai Jokowi dalam acara-acara besar dan internasional, seperti Upacara Hari Lahir Pancasila pada Juni 2017 dan Konferensi Asia-Afrika pada April 2017. Dalam dua acara itu, ia memilih pakaian adat Betawi.
Di antara pakaian adat lain, pakaian sadariah—khas Betawi—memang yang paling sering dipakai Jokowi. Catatan Tirto menunjukkan, setidaknya Jokowi sudah empat kali memakai pakaian tersebut. Selain dua acara di atas, Jokowi juga memakai sadariah ketika menyambut Raja Swedia Carl XVI, 25 Mei lalu, dan Lebaran Betawi di Setu Babakan pada 30 Juli silam.
Selain itu, Jokowi juga lebih sering memakai pakaian adat suku dari Sumatera. Tak cuma adat Batak, ia pernah memakai baju adat suku Nias dan Gayo.
Dalam menyambut kunjungan kepala negara lain, Jokowi juga selalu menyelipkan unsur pakaian adat Indonesia yang beragam. Presiden Ukraina, Chile, Lithuania, Wakil Presiden Amerika Serikat, dan Perdana Menteri Jepang adalah deretan pemimpin negara yang pernah disambut iring-iringan anak-anak berpakaian adat di istana. Saat menyambut Raja Salman, bahkan Jokowi menyuruh ke-34 Paspampresnya mengenakan pakaian adat dari 34 provinsi.
sumber : https://tirto.id/politik-baju-adat-jokowi-cuHJ
Menurut pendapat saya :
Seperti kita tahu , Indonesia adalah negara Pancasila . Negara Pancasila yang kita kenal dengan sebutan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Meskipun kita berbeda namun tetap satu juga". Saya bangga dengan Presiden kita yang ke-7 di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Bapak Ir.Jokowi Widodo dalam beberapa acara penting seperti rapat Asean yang dihadiri beberapa orang terkemuka, tamu luar negeri, Bapak Presiden kita tidak malu menggunakan baju - baju adat. Seperti di lansir sesuai dengan berita diatas , tujuan dari Bapak Presiden kita menggunakan baju adat salah satunya ialah untuk berpolitik tetapi politik bukan untuk mendapatkan uang, tetapi politik yang dilakukan Presiden kita adalah untuk memahami dan merespon tantangan-tantangan yang terkait dengan keberagaman budaya dan agama. Apalagi seperti yang kita ketahui belakangan ini banyak perselisihan yang terjadi di Negara Indonesia yang ingin memecahbelahkan persatuan NKRI dengan unsur Agama maupun budaya oleh oknum tertentu .Oleh karena itu tugas kita untuk membantu Bapak Presiden kita untuk sama-sama menjaga keutuhan dari NKRI ini , bukan justru untuk memecahbelah NKRI.
